Matamata.com - Kementerian Agama melalui Direktorat Jenderal Pendidikan Islam segera mencairkan insentif bagi 670 dosen Ma’had Aly di seluruh Indonesia dengan total anggaran mencapai Rp1,67 miliar.
Direktur Jenderal Pendidikan Islam, Suyitno, menegaskan bahwa kebijakan ini merupakan bentuk nyata kehadiran negara bagi para dosen yang berperan dalam menjaga serta mengembangkan khazanah keilmuan Islam.
“Kehadiran negara melalui insentif ini adalah langkah strategis untuk mengokohkan posisi Ma’had Aly sebagai pendidikan tinggi Islam berbasis pesantren yang memiliki daya saing global,” ujarnya di Jakarta, Selasa.
Untuk memastikan penyaluran berjalan tertib, Direktorat Pesantren menggelar Bimbingan Teknis (Bimtek) Penyaluran dan Penggunaan Dana Insentif pada 13 September 2025 yang diikuti dosen penerima dari berbagai Ma’had Aly.
Direktur Pesantren Kementerian Agama, Basnang Said, menekankan peran penting Ma’had Aly dalam ekosistem pendidikan nasional, meski seluruhnya berstatus swasta.
“Tugas mencerdaskan kehidupan bangsa adalah tugas negara. Walaupun Ma’had Aly tidak ada yang berstatus negeri, kontribusinya nyata untuk bangsa. Karena itu, pemerintah harus hadir memberikan perhatian, salah satunya melalui penghargaan berupa insentif ini,” kata Basnang.
Ia juga mengingatkan bahwa insentif bukanlah tujuan akhir, melainkan bagian dari komitmen berkelanjutan pemerintah dalam mendukung pesantren.
“Kami ingin memastikan bahwa Ma’had Aly terus berkembang dengan dukungan negara. Insentif ini adalah bentuk apresiasi awal, ke depan kami berharap ada langkah-langkah lanjutan yang semakin memperkuat peran dosen dalam membimbing generasi bangsa,” ujarnya.
Sementara itu, Kasubdit Pendidikan Ma’had Aly, Mahrus, menambahkan bahwa pemberian insentif hanyalah salah satu instrumen untuk meningkatkan mutu dosen.
“Selain program insentif, kami sedang merumuskan jabatan fungsional muhadir atau dosen Ma’had Aly sesuai distingsinya dan mendorong adanya Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI),” kata dia.
Baca Juga
Insentif ini akan disalurkan melalui Bank Syariah Indonesia (BSI). Para penerima diwajibkan membuka rekening baru khusus untuk program tersebut guna memastikan akurasi data, memudahkan proses audit, serta menjamin tidak ada dosen yang terlewat. (Antara)
Berita Terkait
-
Jadwal Haji 2026: Jamaah Embarkasi Padang Gelombang II Langsung Menuju Jeddah
-
Cegah Kekerasan Seksual, DPR Minta Kemenag Perketat Pengawasan Pesantren
-
Menag Nasaruddin Umar Tegaskan Nol Toleransi untuk Kekerasan Seksual di Pesantren
-
Kemenag Tegaskan Isu Pemerintah Kelola Kas Masjid Adalah Hoaks
-
Kemenag Siapkan 118 Hotel di Madinah, Jamin Layanan Setara bagi Jamaah Haji
Terpopuler
-
Imbas Konflik Timur Tengah, Australia hingga Brasil Antre Minta Pupuk ke Indonesia
-
Prabowo Resmikan 1.061 Koperasi Desa Merah Putih, Targetkan Lompatan Besar di Agustus 2026
-
Polri Siapkan 166 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi untuk Diresmikan Presiden Prabowo
-
Kemenhaj Siapkan 15 Juta Porsi Makanan Khas Nusantara untuk Jemaah Haji Indonesia
-
Prabowo Minta TNI-Polri Bersih-bersih Institusi: Jangan Ada yang Backing Judi dan Narkoba
Terkini
-
Imbas Konflik Timur Tengah, Australia hingga Brasil Antre Minta Pupuk ke Indonesia
-
Prabowo Resmikan 1.061 Koperasi Desa Merah Putih, Targetkan Lompatan Besar di Agustus 2026
-
Polri Siapkan 166 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi untuk Diresmikan Presiden Prabowo
-
Kemenhaj Siapkan 15 Juta Porsi Makanan Khas Nusantara untuk Jemaah Haji Indonesia
-
Prabowo Minta TNI-Polri Bersih-bersih Institusi: Jangan Ada yang Backing Judi dan Narkoba