Matamata.com - Anggota Komisi IX DPR RI Arzeti Bilbina mengusulkan agar pemerintah menghadirkan program beasiswa pendidikan kedokteran khusus bagi santri, dengan sistem penugasan kembali ke pesantren asal. Menurutnya, langkah ini dapat memastikan keberlanjutan layanan kesehatan di lingkungan pesantren.
“Kalau ada dokter dari kalangan santri sendiri yang kembali mengabdi di pesantren asalnya, maka pelayanan kesehatan akan jauh lebih berkelanjutan. Santri akan lebih terjamin kesehatannya dan pesantren bisa tumbuh lebih sehat serta kuat,” ujar Arzeti Bilbina di Jakarta, Selasa.
Usulan tersebut disampaikan seiring adanya kolaborasi antara Kementerian Agama (Kemenag) dan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) melalui Program Pesantren Sehat. Arzeti menegaskan dukungan penuhnya terhadap program tersebut.
Menurut dia, pesantren dengan ribuan santri di dalamnya memerlukan pelayanan kesehatan yang intensif dan berkesinambungan.
“Pesantren bukan hanya pusat pendidikan agama, melainkan juga tempat para santri tinggal dan beraktivitas sehari-hari. Karena itu mereka memerlukan perhatian khusus dalam aspek kesehatan, mulai dari sosialisasi pentingnya hidup sehat hingga peningkatan layanan kesehatan yang tersedia di lingkungan pesantren,” jelasnya.
Sebelumnya, Direktorat Pesantren Kemenag bersama Direktorat Promosi Kesehatan Kemenkes telah memperkuat layanan kesehatan di pondok pesantren melalui Program Pesantren Sehat.
“Kami berharap kerja sama ini dapat lebih diperkuat, khususnya dalam penyelarasan Program Pesantren Sehat dengan inisiatif Pesantren Ramah Anak,” kata Direktur Pesantren Kemenag Basnang Said pada Senin (15/9).
Basnang menambahkan, terdapat tiga aspek utama yang ditekankan dalam program tersebut, yaitu pembiasaan aktivitas fisik rutin, edukasi perilaku sehat, dan pembinaan kader kesehatan. Selain itu, layanan kesehatan di pesantren juga diperkuat dengan empat indikator, di antaranya penyelenggaraan pemeriksaan kesehatan gratis dan keberadaan ruang kesehatan di pesantren. (Antara)
Berita Terkait
-
DPR: Wacana KPU Jadi Lembaga Negara Keempat Perlu Kajian Komprehensif
-
Komisi III DPR Desak Polri Usut Tuntas Peredaran Tramadol di Jakarta Timur
-
Tragedi Longsor Bantargebang, DPR Desak Pemerintah Reformasi Total Tata Kelola Sampah
-
Komisi III DPR Terjemahkan Pesan Presiden Prabowo: Cegah 'Miscarriage of Justice' bagi Rakyat Kecil
-
Bahlil Lahadalia: Pesantren Adalah Benteng Nasionalisme dan IPTEK
Terpopuler
-
Sukses jadi Intel, Iptu Sukandi Rekam Lagu 'I Love You Bhayangkari' untuk Sang Istri
-
5 Rekomendasi Mesin Cuci Terbaik 2026 yang Hemat Listrik, Baju Kinclong dan Bebas Kuman
-
MK Tolak Permohonan Uji Materi KUHP dan UU ITE yang Diajukan Roy Suryo dkk
-
Pertamina Imbau Masyarakat Tidak Panic Buying, Pastikan Stok BBM Nasional Aman
-
KPK: Sistem Pengadaan Barang dan Jasa Pemkab Rejang Lebong Sangat Rentan Korupsi
Terkini
-
MK Tolak Permohonan Uji Materi KUHP dan UU ITE yang Diajukan Roy Suryo dkk
-
Pertamina Imbau Masyarakat Tidak Panic Buying, Pastikan Stok BBM Nasional Aman
-
KPK: Sistem Pengadaan Barang dan Jasa Pemkab Rejang Lebong Sangat Rentan Korupsi
-
DPR: Wacana KPU Jadi Lembaga Negara Keempat Perlu Kajian Komprehensif
-
Komisi III DPR Sebut Penyiraman Air Keras Andrie Yunus sebagai Kejahatan Terhadap Demokrasi