Matamata.com - Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Simon Aloysius Mantiri menegaskan pihaknya tidak mengambil keuntungan dalam impor bahan bakar minyak (BBM) tambahan bagi stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) swasta.
Ia berharap langkah itu dapat menjaga kestabilan harga BBM di tingkat konsumen.
"Pertamina tidak memanfaatkan situasi ini dan tidak mencari keuntungan di sini. Kami juga sampaikan bahwa kami mendapat mandat untuk ketahanan energi. Kami juga tugas utama saat ini untuk meningkatkan lifting bersama dengan K3S (kontraktor kontrak kerja sama minyak dan gas) lainnya. Jadi, banyak tugas-tugas lain sebenarnya yang lebih penting," kata Simon di Istana Kepresidenan RI, Jakarta, Jumat (19/9) malam, usai menghadap Presiden Prabowo Subianto.
Beberapa badan usaha pemilik SPBU swasta, seperti Shell, Vivo, BP, dan Exxon Mobil, menyetujui skema impor tambahan melalui Pertamina. Pasokan tersebut berada di luar kuota impor yang sudah ditetapkan pemerintah.
Tahun 2025, kuota impor untuk masing-masing SPBU swasta naik 10 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Namun tambahan kuota itu belum mampu memenuhi kebutuhan, sehingga dalam beberapa pekan terakhir sejumlah SPBU swasta mengalami kehabisan stok BBM.
Kondisi ini bahkan membuat sebagian SPBU merumahkan pekerja, sementara sebagian lainnya mencari alternatif pemasukan dengan berjualan makanan ringan.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia sebelumnya menyarankan agar impor BBM di luar kuota dilakukan melalui Pertamina dengan skema business to business (B2B). Usulan itu pun disetujui oleh pemilik SPBU swasta.
Terkait mekanisme, Simon menekankan bahwa Pertamina akan menjalankan proses secara terbuka dan transparan.
"Saya sudah sampaikan, terbuka untuk semua untuk dilakukan mekanisme open book supaya bersama-sama. Jadi, kami melihat cost-cost apa yang muncul, kemudian diatur mekanismenya secara B2B. Yang pasti, jangan sampai membebani dan nanti harga ke konsumen jadi lebih tinggi. Jadi, kami harapkan harga ke konsumen tidak berubah," ujarnya.
Simon menambahkan, impor tersebut juga menjadi bagian dari kolaborasi dengan pihak swasta.
"Mekanisme kita lakukan dengan baik dan tentunya badan usaha swasta juga bisa sustainable operasionalnya dan secara komersial tetap masuk," kata Simon. (Antara)
Berita Terkait
-
Bulog Pastikan Stok Beras 3,3 Juta Ton Aman Jelang Ramadhan dan Lebaran 2026
-
Terdakwa Korupsi LNG Pertamina Desak Ahok dan Nicke Widyawati Bersaksi di Persidangan
-
Kemendag Targetkan Harga Minyakita Sesuai HET Rp15.700 pada Februari 2026
-
Tekan Impor BBM, Prabowo Targetkan Cadangan Energi Nasional Naik ke 3 Bulan
-
Ahok Pastikan Hadir Jadi Saksi Sidang Kasus Korupsi Minyak Mentah Rp285 Triliun
Terpopuler
-
Xi Jinping Telepon Trump, Tegaskan Taiwan Garis Merah Hubungan China-AS
-
Kemenhut Cabut Izin Pengelola Bandung Zoo demi Selamatkan Satwa
-
Baznas RI Tetapkan Zakat Fitrah 1447 H Sebesar Rp50 Ribu per Jiwa
-
Wamenlu: Komite Nasional Dewan Perdamaian Gaza Bakal Diisi Teknokrat Palestina
-
Bulog Pastikan Stok Beras 3,3 Juta Ton Aman Jelang Ramadhan dan Lebaran 2026
Terkini
-
Xi Jinping Telepon Trump, Tegaskan Taiwan Garis Merah Hubungan China-AS
-
Kemenhut Cabut Izin Pengelola Bandung Zoo demi Selamatkan Satwa
-
Baznas RI Tetapkan Zakat Fitrah 1447 H Sebesar Rp50 Ribu per Jiwa
-
Bulog Pastikan Stok Beras 3,3 Juta Ton Aman Jelang Ramadhan dan Lebaran 2026
-
Presiden Prabowo Beri Atensi Khusus Kasus Siswa SD Bunuh Diri di NTT