Matamata.com - Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Simon Aloysius Mantiri menegaskan pihaknya tidak mengambil keuntungan dalam impor bahan bakar minyak (BBM) tambahan bagi stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) swasta.
Ia berharap langkah itu dapat menjaga kestabilan harga BBM di tingkat konsumen.
"Pertamina tidak memanfaatkan situasi ini dan tidak mencari keuntungan di sini. Kami juga sampaikan bahwa kami mendapat mandat untuk ketahanan energi. Kami juga tugas utama saat ini untuk meningkatkan lifting bersama dengan K3S (kontraktor kontrak kerja sama minyak dan gas) lainnya. Jadi, banyak tugas-tugas lain sebenarnya yang lebih penting," kata Simon di Istana Kepresidenan RI, Jakarta, Jumat (19/9) malam, usai menghadap Presiden Prabowo Subianto.
Beberapa badan usaha pemilik SPBU swasta, seperti Shell, Vivo, BP, dan Exxon Mobil, menyetujui skema impor tambahan melalui Pertamina. Pasokan tersebut berada di luar kuota impor yang sudah ditetapkan pemerintah.
Tahun 2025, kuota impor untuk masing-masing SPBU swasta naik 10 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Namun tambahan kuota itu belum mampu memenuhi kebutuhan, sehingga dalam beberapa pekan terakhir sejumlah SPBU swasta mengalami kehabisan stok BBM.
Kondisi ini bahkan membuat sebagian SPBU merumahkan pekerja, sementara sebagian lainnya mencari alternatif pemasukan dengan berjualan makanan ringan.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia sebelumnya menyarankan agar impor BBM di luar kuota dilakukan melalui Pertamina dengan skema business to business (B2B). Usulan itu pun disetujui oleh pemilik SPBU swasta.
Terkait mekanisme, Simon menekankan bahwa Pertamina akan menjalankan proses secara terbuka dan transparan.
"Saya sudah sampaikan, terbuka untuk semua untuk dilakukan mekanisme open book supaya bersama-sama. Jadi, kami melihat cost-cost apa yang muncul, kemudian diatur mekanismenya secara B2B. Yang pasti, jangan sampai membebani dan nanti harga ke konsumen jadi lebih tinggi. Jadi, kami harapkan harga ke konsumen tidak berubah," ujarnya.
Simon menambahkan, impor tersebut juga menjadi bagian dari kolaborasi dengan pihak swasta.
"Mekanisme kita lakukan dengan baik dan tentunya badan usaha swasta juga bisa sustainable operasionalnya dan secara komersial tetap masuk," kata Simon. (Antara)
Berita Terkait
-
Bulog Pastikan Bantuan Beras dan Minyak Goreng Disalurkan Mulai Pekan Depan
-
Stok Aman! Pertamina Guyur Jatim 1,09 Juta Tabung LPG Tambahan Jelang Ramadan
-
Harga Pangan Terbaru 2026: Satgas Bapanas Pantau Ribuan Titik Jelang Ramadan
-
Mendag Dorong Produsen Perbanyak 'Second Brand' Minyak Goreng untuk Hindari Kelangkaan
-
Mendag Minta Produsen Perbanyak 'Second Brand' untuk Dampingi Minyakita
Terpopuler
-
Kemenag Siapkan Pembentukan Ditjen Pesantren, Fokus Urus 42 Ribu Lembaga
-
DPR RI Minta Kemenlu Petakan Persebaran WNI di Meksiko Pasca-kerusuhan
-
Baznas RI Tetapkan Nisab Zakat Penghasilan 2026 Sebesar Rp7,6 Juta Per Bulan
-
Menaker Yassierli Targetkan Program Magang Nasional 2026 Jangkau Seluruh Provinsi
-
Menko AHY Ingatkan Ekspansi Pusat Data Harus Perhatikan Ketahanan Air Nasional
Terkini
-
Kemenag Siapkan Pembentukan Ditjen Pesantren, Fokus Urus 42 Ribu Lembaga
-
DPR RI Minta Kemenlu Petakan Persebaran WNI di Meksiko Pasca-kerusuhan
-
Baznas RI Tetapkan Nisab Zakat Penghasilan 2026 Sebesar Rp7,6 Juta Per Bulan
-
Menaker Yassierli Targetkan Program Magang Nasional 2026 Jangkau Seluruh Provinsi
-
Menko AHY Ingatkan Ekspansi Pusat Data Harus Perhatikan Ketahanan Air Nasional