Matamata.com - Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Simon Aloysius Mantiri menegaskan pihaknya tidak mengambil keuntungan dalam impor bahan bakar minyak (BBM) tambahan bagi stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) swasta.
Ia berharap langkah itu dapat menjaga kestabilan harga BBM di tingkat konsumen.
"Pertamina tidak memanfaatkan situasi ini dan tidak mencari keuntungan di sini. Kami juga sampaikan bahwa kami mendapat mandat untuk ketahanan energi. Kami juga tugas utama saat ini untuk meningkatkan lifting bersama dengan K3S (kontraktor kontrak kerja sama minyak dan gas) lainnya. Jadi, banyak tugas-tugas lain sebenarnya yang lebih penting," kata Simon di Istana Kepresidenan RI, Jakarta, Jumat (19/9) malam, usai menghadap Presiden Prabowo Subianto.
Beberapa badan usaha pemilik SPBU swasta, seperti Shell, Vivo, BP, dan Exxon Mobil, menyetujui skema impor tambahan melalui Pertamina. Pasokan tersebut berada di luar kuota impor yang sudah ditetapkan pemerintah.
Tahun 2025, kuota impor untuk masing-masing SPBU swasta naik 10 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Namun tambahan kuota itu belum mampu memenuhi kebutuhan, sehingga dalam beberapa pekan terakhir sejumlah SPBU swasta mengalami kehabisan stok BBM.
Kondisi ini bahkan membuat sebagian SPBU merumahkan pekerja, sementara sebagian lainnya mencari alternatif pemasukan dengan berjualan makanan ringan.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia sebelumnya menyarankan agar impor BBM di luar kuota dilakukan melalui Pertamina dengan skema business to business (B2B). Usulan itu pun disetujui oleh pemilik SPBU swasta.
Terkait mekanisme, Simon menekankan bahwa Pertamina akan menjalankan proses secara terbuka dan transparan.
"Saya sudah sampaikan, terbuka untuk semua untuk dilakukan mekanisme open book supaya bersama-sama. Jadi, kami melihat cost-cost apa yang muncul, kemudian diatur mekanismenya secara B2B. Yang pasti, jangan sampai membebani dan nanti harga ke konsumen jadi lebih tinggi. Jadi, kami harapkan harga ke konsumen tidak berubah," ujarnya.
Simon menambahkan, impor tersebut juga menjadi bagian dari kolaborasi dengan pihak swasta.
"Mekanisme kita lakukan dengan baik dan tentunya badan usaha swasta juga bisa sustainable operasionalnya dan secara komersial tetap masuk," kata Simon. (Antara)
Berita Terkait
-
RI Peringkat 2 Dunia Ketahanan Energi, Golkar: Buah Strategi Tepat Presiden Prabowo
-
China Sebut Situasi Timur Tengah Kritis meski Gencatan Senjata AS-Iran Diperpanjang
-
Konflik Iran AS: China Protes Penyitaan Kapal di Selat Hormuz dan Ancaman Bom Trump
-
Pakar Nilai Kenaikan Harga BBM Non-Subsidi April 2026 Sebagai Langkah Koreksi yang Wajar
-
Menteri ESDM Pastikan Harga BBM Subsidi Tidak Naik Hingga Akhir 2026
Terpopuler
-
KPK: Lemahnya Kaderisasi Parpol Picu Praktik Mahar Politik dan Korupsi
-
Seskab Teddy dan Dirut KAI Pastikan Proyek Hunian Warga Pinggir Rel Senen Rampung Juni
-
Karakter Kuat Rio Dewanto di Sinetron 'Jejak Duka Diandra', Digandrungi Penonton
-
Kemenkes Percepat Sertifikasi Higiene 26 Ribu Dapur Gizi di Seluruh Indonesia
-
Yusril Ihza Mahendra Tegaskan Pemerintah Terbuka terhadap Kritik Tajam Akademisi
Terkini
-
KPK: Lemahnya Kaderisasi Parpol Picu Praktik Mahar Politik dan Korupsi
-
Seskab Teddy dan Dirut KAI Pastikan Proyek Hunian Warga Pinggir Rel Senen Rampung Juni
-
Kemenkes Percepat Sertifikasi Higiene 26 Ribu Dapur Gizi di Seluruh Indonesia
-
Yusril Ihza Mahendra Tegaskan Pemerintah Terbuka terhadap Kritik Tajam Akademisi
-
KPK Dorong Reformasi Politik, Serahkan Rekomendasi Tata Kelola Parpol ke Presiden dan DPR