Matamata.com - Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni dan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menandatangani nota kesepahaman (MoU) guna memperkuat kerja sama dalam memaksimalkan fungsi hutan bagi masyarakat.
Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni dalam keterangannya di Jakarta, Rabu, menyatakan bahwa kerja sama tersebut merupakan tindak lanjut dari arahan Presiden Prabowo Subianto terkait Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 mengenai fungsi hutan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
“MoU yang kita tandatangani ini sesuai dengan perintah Bapak Presiden terkait Pasal 33, bahwa hutan merupakan bagian dari kekayaan negara yang harus dimaksimalkan manfaatnya bagi rakyat. MoU ini akan membantu kedua institusi bekerja lebih dekat, lebih erat, dan lebih kolaboratif agar potensi kekayaan negara tidak hilang,” ujar Raja Antoni.
Salah satu ruang lingkup kerja sama tersebut berkaitan dengan pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Raja Antoni berharap PNBP yang diperoleh dapat dikembalikan untuk mendukung kelestarian hutan.
“Kami berharap melalui kerja sama ini, pengelolaan Taman Nasional yang selama ini mengandalkan PNBP dapat kembali memberikan manfaat bagi alam dan pelestarian hutan. Kami ingin PNBP yang diperoleh dikembalikan ke alam, ke tapak, dan ke Gakkum untuk penegakan hukum,” ujarnya.
Sementara itu, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan, MoU tersebut akan memperkuat pertukaran data digital dan koordinasi antara kedua kementerian.
“Pada dasarnya ini adalah bentuk pertukaran data digital dan koordinasi yang lebih erat antara kami. Ada upaya optimalisasi penerimaan negara di sektor kehutanan,” kata Purbaya.
Ia menambahkan, kerja sama serupa sebenarnya telah dilakukan sebelumnya, namun masih terdapat sejumlah kendala.
“Sebelumnya sudah ada kerja sama, tetapi ada kendala di sana-sini. Dengan ditandatanganinya nota kesepahaman ini, diharapkan koordinasi menjadi lebih baik,” ujarnya.
Purbaya juga menyebutkan bahwa potensi penerimaan negara dari sektor kehutanan cukup besar jika dikelola secara optimal bersama Kementerian Kehutanan.
“Potensi pendapatannya sangat besar, bisa mencapai ratusan triliun jika dijalankan dengan baik. Saat ini masih kami hitung lebih detail,” kata dia. (Antara)
Berita Terkait
-
Menkeu Purbaya: Fokus Ekonomi RI Bergeser ke Pertumbuhan Produktif dan Berkelanjutan
-
Prabowo Perintahkan Bahlil Segera Tindak Tambang Ilegal di Kawasan Hutan
-
Menkeu Purbaya Percepat Rekrutmen Bea Cukai Lulusan SMA, Targetkan Buka April Ini
-
Menkeu Purbaya Pastikan Harga BBM Subsidi Tidak Naik Hingga Akhir 2026
-
Menkeu Tambah Penempatan Dana SAL Rp100 Triliun, Perbankan Lebih Fleksibel Salurkan Kredit
Terpopuler
-
RI Dorong Asia Pasifik Jadi Kompas Pembangunan Berkelanjutan Dunia
-
BRIN: Ikan Gabus Potensial Jadi Superfood Lokal untuk Pemulihan Kesehatan
-
Gibran Rakabuming Raka Kunjungi Raja Ampat, Tinjau Program Makan Bergizi Gratis dan Adat Mansorandak
-
Prabowo Beri Arahan Strategis ke Dudung Abdurachman, Bahas Pertahanan dan Geopolitik Global
-
KPK Ungkap Alasan Pemanggilan Staf PBNU dalam Kasus Korupsi Kuota Haji
Terkini
-
RI Dorong Asia Pasifik Jadi Kompas Pembangunan Berkelanjutan Dunia
-
BRIN: Ikan Gabus Potensial Jadi Superfood Lokal untuk Pemulihan Kesehatan
-
Gibran Rakabuming Raka Kunjungi Raja Ampat, Tinjau Program Makan Bergizi Gratis dan Adat Mansorandak
-
Prabowo Beri Arahan Strategis ke Dudung Abdurachman, Bahas Pertahanan dan Geopolitik Global
-
KPK Ungkap Alasan Pemanggilan Staf PBNU dalam Kasus Korupsi Kuota Haji