Matamata.com - Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni dan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menandatangani nota kesepahaman (MoU) guna memperkuat kerja sama dalam memaksimalkan fungsi hutan bagi masyarakat.
Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni dalam keterangannya di Jakarta, Rabu, menyatakan bahwa kerja sama tersebut merupakan tindak lanjut dari arahan Presiden Prabowo Subianto terkait Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 mengenai fungsi hutan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
“MoU yang kita tandatangani ini sesuai dengan perintah Bapak Presiden terkait Pasal 33, bahwa hutan merupakan bagian dari kekayaan negara yang harus dimaksimalkan manfaatnya bagi rakyat. MoU ini akan membantu kedua institusi bekerja lebih dekat, lebih erat, dan lebih kolaboratif agar potensi kekayaan negara tidak hilang,” ujar Raja Antoni.
Salah satu ruang lingkup kerja sama tersebut berkaitan dengan pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Raja Antoni berharap PNBP yang diperoleh dapat dikembalikan untuk mendukung kelestarian hutan.
“Kami berharap melalui kerja sama ini, pengelolaan Taman Nasional yang selama ini mengandalkan PNBP dapat kembali memberikan manfaat bagi alam dan pelestarian hutan. Kami ingin PNBP yang diperoleh dikembalikan ke alam, ke tapak, dan ke Gakkum untuk penegakan hukum,” ujarnya.
Sementara itu, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan, MoU tersebut akan memperkuat pertukaran data digital dan koordinasi antara kedua kementerian.
“Pada dasarnya ini adalah bentuk pertukaran data digital dan koordinasi yang lebih erat antara kami. Ada upaya optimalisasi penerimaan negara di sektor kehutanan,” kata Purbaya.
Ia menambahkan, kerja sama serupa sebenarnya telah dilakukan sebelumnya, namun masih terdapat sejumlah kendala.
“Sebelumnya sudah ada kerja sama, tetapi ada kendala di sana-sini. Dengan ditandatanganinya nota kesepahaman ini, diharapkan koordinasi menjadi lebih baik,” ujarnya.
Purbaya juga menyebutkan bahwa potensi penerimaan negara dari sektor kehutanan cukup besar jika dikelola secara optimal bersama Kementerian Kehutanan.
“Potensi pendapatannya sangat besar, bisa mencapai ratusan triliun jika dijalankan dengan baik. Saat ini masih kami hitung lebih detail,” kata dia. (Antara)
Berita Terkait
-
Presiden Prabowo Setujui Penambahan 70 Ribu Polisi Kehutanan untuk Jaga 125 Juta Hektare Hutan
-
Wamenhut Pastikan Hasil Audit 24 Izin Pemanfaatan Hutan di Sumatra Akan Diumumkan
-
Menkeu Purbaya: Batas Defisit 3 Persen Harga Mati, Fokus Optimalkan Investasi
-
Kemenhut Targetkan Peta Jalan Percepatan Hutan Adat Rampung Februari Ini
-
Menkeu Purbaya Tegur BPJS Kesehatan Soal Penonaktifan Mendadak 11 Juta Peserta PBI JKN
Terpopuler
-
Viral Troli Jadi Mainan 'Kereta-keretaan', Bandara Lombok Tegaskan Aturan Fasilitas
-
Sah! Prihati Pujowaskito dan Saiful Hidayat Resmi Nakhodai BPJS Kesehatan & Ketenagakerjaan
-
Mudik Lebaran 2026: Ada Kebijakan WFA untuk Urai Kemacetan 144 Juta Orang
-
Buka 'Era Keemasan Baru', Prabowo dan Donald Trump Sepakati Perjanjian Dagang Timbal Balik
-
Wapres Gibran Buka Pengaduan di Kebon Sirih, Bantu Warga Tak Mampu Bayar SPP
Terkini
-
Viral Troli Jadi Mainan 'Kereta-keretaan', Bandara Lombok Tegaskan Aturan Fasilitas
-
Sah! Prihati Pujowaskito dan Saiful Hidayat Resmi Nakhodai BPJS Kesehatan & Ketenagakerjaan
-
Mudik Lebaran 2026: Ada Kebijakan WFA untuk Urai Kemacetan 144 Juta Orang
-
Buka 'Era Keemasan Baru', Prabowo dan Donald Trump Sepakati Perjanjian Dagang Timbal Balik
-
Wapres Gibran Buka Pengaduan di Kebon Sirih, Bantu Warga Tak Mampu Bayar SPP