Matamata.com - Pemerintah Aceh menetapkan status tanggap darurat bencana hidrometeorologi setelah banjir dan longsor melanda 16 kabupaten/kota. Keputusan ini disampaikan langsung oleh Gubernur Aceh Muzakir Manaf atau Mualem pada Kamis (27/11).
"Hari ini, saya Gubernur Aceh menetapkan status keadaan tanggap darurat bencana hidrometeorologi di Aceh 2025," ujar Mualem di Banda Aceh.
Status darurat ini berlaku selama 14 hari, mulai 28 November hingga 11 Desember 2025. Penetapan ini diharapkan mempercepat penanganan logistik, evakuasi, hingga koordinasi lintas lembaga.
16 Daerah Terdampak, 20.759 Warga Mengungsi
Data Badan Penanggulangan Bencana Aceh (BPBA) menyebutkan, hingga Kamis pukul 16.00 WIB, bencana hidrometeorologi telah berdampak di 16 daerah, di antaranya Pidie, Aceh Besar, Aceh Barat, Aceh Utara, hingga Bener Meriah.
Cuaca ekstrem berupa hujan deras, angin kencang, hingga kondisi geologi labil memicu banjir, tanah bergerak, dan longsor.
Sebanyak 119.988 jiwa terdampak, dan 20.759 jiwa di antaranya terpaksa mengungsi.
Sementara itu, jumlah korban meninggal mencapai 22 orang, tersebar di Aceh Tengah (15 korban), Aceh Utara (empat), Bener Meriah (satu), dan Aceh Tenggara (dua).
Dua wilayah, yakni Aceh Tengah dan Bener Meriah, kini terisolasi karena akses jalan terputus total akibat longsor.
Bupati Aceh Tengah, Haili Yoga, menyebut hampir seluruh jalur utama menuju wilayah tersebut lumpuh.
"Semuanya tidak bisa lagi dilalui oleh kendaraan roda dua dan roda empat. Sehingga Aceh Tengah hari ini betul-betul terkepung akses masuk ke Aceh Tengah," kata Haili Yoga.
Perbaikan Infrastruktur: PLN dan Telkom Bergerak
PT PLN UID Aceh membangun lima tower listrik darurat untuk mempercepat pemulihan jaringan di wilayah terdampak banjir bandang.
“Saat ini kami dari PLN Unit Induk Distribusi Aceh sedang melakukan percepatan pemulihan sistem kelistrikan akibat banjir bandang yang terjadi di Aceh,” tutur General Manager PLN UID Aceh, Eddi Saputra.
Banjir dan angin kencang merusak sedikitnya 12 tower listrik 150 kV, sembilan di antaranya roboh.
Di sisi telekomunikasi, Telkom Group juga terus memulihkan layanan setelah sejumlah infrastruktur seperti tower BTS, fiber optic, hingga STO terdampak. Kini tercatat 9 STO di Sumatera Utara dan 14 STO di Aceh masih terganggu, menyebabkan beberapa area blackout komunikasi.
Evakuasi Korban Terus Dilakukan
Upaya penyelamatan terus dilakukan oleh TNI, Basarnas, dan tim gabungan. Di Aceh Utara, prajurit Koramil 19/Sawang dan Yon Arhanud 5/CSBY mengevakuasi warga yang terjebak banjir menggunakan perahu karet.
Di wilayah ini, 100 KK dari Desa Meunasah Pulo serta empat KK dari Desa Punteut berhasil dievakuasi ke masjid dan mushala setempat.
Sementara itu, Basarnas mengevakuasi 140 warga dari berbagai lokasi terdampak, dengan sekitar 90 orang berasal dari Pidie Jaya dan 50 lainnya dari Kabupaten Bireuen.
Hingga kini, proses evakuasi, distribusi bantuan, dan perbaikan jaringan masih berlangsung seiring meningkatnya curah hujan di sejumlah wilayah Aceh. (Antara)
Berita Terkait
-
Program Makan Bergizi Gratis BGN: Berdayakan UMKM dan Bumdes di Daerah Bencana Aceh
-
Menteri PU Tegaskan ASN Kementerian PU Tidak Terapkan Kebijakan WFH
-
Puan Maharani: Rakyat Butuh Solusi Nyata Hadapi Tren Bencana Alam yang Berulang
-
Kondisi Normal, Dirut Bulog Pastikan Stok Beras di Wilayah Bencana Aman
-
Mualem Kecam Pengeroyokan Warga Aceh di Polda Metro Jaya, Desak Kapolri Turun Tangan
Terpopuler
-
KPK: Lemahnya Kaderisasi Parpol Picu Praktik Mahar Politik dan Korupsi
-
Seskab Teddy dan Dirut KAI Pastikan Proyek Hunian Warga Pinggir Rel Senen Rampung Juni
-
Karakter Kuat Rio Dewanto di Sinetron 'Jejak Duka Diandra', Digandrungi Penonton
-
Kemenkes Percepat Sertifikasi Higiene 26 Ribu Dapur Gizi di Seluruh Indonesia
-
Yusril Ihza Mahendra Tegaskan Pemerintah Terbuka terhadap Kritik Tajam Akademisi
Terkini
-
KPK: Lemahnya Kaderisasi Parpol Picu Praktik Mahar Politik dan Korupsi
-
Seskab Teddy dan Dirut KAI Pastikan Proyek Hunian Warga Pinggir Rel Senen Rampung Juni
-
Kemenkes Percepat Sertifikasi Higiene 26 Ribu Dapur Gizi di Seluruh Indonesia
-
Yusril Ihza Mahendra Tegaskan Pemerintah Terbuka terhadap Kritik Tajam Akademisi
-
KPK Dorong Reformasi Politik, Serahkan Rekomendasi Tata Kelola Parpol ke Presiden dan DPR