Matamata.com - Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, menyatakan bahwa percepatan pemulihan pasca-bencana banjir dan tanah longsor di Provinsi Aceh akan dilakukan secara terintegrasi. Langkah ini melibatkan sinergi antara kementerian/lembaga terkait dengan pemerintah daerah.
“Kami sepakat penanganan pascabencana banjir dan longsor di daerah terdampak di Provinsi Aceh dilakukan secara terintegrasi dengan seluruh kementerian lembaga sehingga penanganan skala nasional berjalan maksimal,” ujar Sufmi Dasco Ahmad di Banda Aceh, Selasa (30/12).
Pernyataan tersebut disampaikan setelah rapat koordinasi Satgas Pemulihan Pasca Bencana DPR RI yang dipimpin oleh Wakil Ketua DPR Saan Mustopa. Dasco menjelaskan bahwa DPR RI telah mendirikan posko di Aceh sebagai komitmen untuk mempercepat pemulihan di 18 kabupaten/kota yang terdampak bencana.
Guna memastikan koordinasi berjalan efektif, DPR RI meminta setiap kementerian dan lembaga untuk menempatkan personel penanggung jawab atau Person in Charge (PIC) di Aceh.
“Kami juga minta kepada kementerian lembaga untuk menempatkan PIC di Aceh sehingga koordinasi dalam percepatan pemulihan pasca bencana berjalan maksimal,” kata Dasco.
Ia menambahkan, penempatan PIC tersebut bertujuan mempermudah sinkronisasi data dan tindakan antara pemerintah pusat, provinsi, hingga kabupaten/kota. Terkait daerah yang membutuhkan penanganan khusus, DPR RI berkomitmen mengoptimalkan prasarana yang tersedia guna memaksimalkan proses pemulihan.
Dalam rapat tersebut, pimpinan DPR juga menghimpun perkembangan terkini dari berbagai pihak, mulai dari kepala daerah, kementerian, hingga BUMN seperti PLN dan Telkomsel.
“Apa yang kita bahas hari ini akan kami tindaklanjuti di Jakarta sebagai bagian dari komitmen percepatan pemulihan pasca bencana di Aceh,” tuturnya.
Selain Sufmi Dasco Ahmad dan Saan Mustopa, rapat koordinasi ini turut dihadiri Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurizal.
Sejumlah pejabat tinggi negara juga hadir, di antaranya Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, Menteri Sosial Saifullah Yusuf, Wamen Komdigi Nezar Patria, Utusan Khusus Presiden Raffi Ahmad, serta Gubernur Aceh Muzakir Manaf. (Antara)
Berita Terkait
-
Ketua Komisi III DPR Tegaskan Anggaran Makan Bergizi Gratis 2026 Sudah Disepakati Seluruh Fraksi
-
DPR Tegaskan Program Makan Bergizi Gratis Tak Kurangi Anggaran Infrastruktur Pendidikan
-
DPR Sebut Narasi Pemisahan Makan Bergizi Gratis dan Anggaran Pendidikan Menyesatkan
-
DPR Kritik Tuntutan Mati ABK Sea Dragon: Jangan Jadi Alat Putus Mata Rantai Narkoba
-
DPR RI Minta Kemenlu Petakan Persebaran WNI di Meksiko Pasca-kerusuhan
Terpopuler
-
Mendapat Ancaman Pembunuhan dari OTK, Aktor Syarief Khan Yakin Dugaan Persaingan Bisnis
-
Hadapi Teror 100 Pocong, Leoni dan Samuel Rizal Kewalahan di Film 'Kolong Mayit'
-
Kunjungi Rancaekek, Wapres Gibran Ingatkan Etika dan Nalar Kritis dalam Penggunaan AI
-
Prabowo-Gibran Jamu Tokoh Bangsa dan Pemimpin Lintas Generasi di Istana Merdeka
-
Menko Pangan: Penerima Makan Bergizi Gratis Capai 61,2 Juta Orang per Februari 2026
Terkini
-
Kunjungi Rancaekek, Wapres Gibran Ingatkan Etika dan Nalar Kritis dalam Penggunaan AI
-
Prabowo-Gibran Jamu Tokoh Bangsa dan Pemimpin Lintas Generasi di Istana Merdeka
-
Menko Pangan: Penerima Makan Bergizi Gratis Capai 61,2 Juta Orang per Februari 2026
-
Dampak Perang Iran-Israel: Kemenhaj Minta Relaksasi Tiket Garuda dan Hotel Saudi untuk Jemaah Umrah
-
Konflik Iran-Israel Memanas: Prabowo Subianto Telepon Pemimpin Teluk dan Tunggu Jadwal MBS