Matamata.com - Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, menyatakan bahwa percepatan pemulihan pasca-bencana banjir dan tanah longsor di Provinsi Aceh akan dilakukan secara terintegrasi. Langkah ini melibatkan sinergi antara kementerian/lembaga terkait dengan pemerintah daerah.
“Kami sepakat penanganan pascabencana banjir dan longsor di daerah terdampak di Provinsi Aceh dilakukan secara terintegrasi dengan seluruh kementerian lembaga sehingga penanganan skala nasional berjalan maksimal,” ujar Sufmi Dasco Ahmad di Banda Aceh, Selasa (30/12).
Pernyataan tersebut disampaikan setelah rapat koordinasi Satgas Pemulihan Pasca Bencana DPR RI yang dipimpin oleh Wakil Ketua DPR Saan Mustopa. Dasco menjelaskan bahwa DPR RI telah mendirikan posko di Aceh sebagai komitmen untuk mempercepat pemulihan di 18 kabupaten/kota yang terdampak bencana.
Guna memastikan koordinasi berjalan efektif, DPR RI meminta setiap kementerian dan lembaga untuk menempatkan personel penanggung jawab atau Person in Charge (PIC) di Aceh.
“Kami juga minta kepada kementerian lembaga untuk menempatkan PIC di Aceh sehingga koordinasi dalam percepatan pemulihan pasca bencana berjalan maksimal,” kata Dasco.
Ia menambahkan, penempatan PIC tersebut bertujuan mempermudah sinkronisasi data dan tindakan antara pemerintah pusat, provinsi, hingga kabupaten/kota. Terkait daerah yang membutuhkan penanganan khusus, DPR RI berkomitmen mengoptimalkan prasarana yang tersedia guna memaksimalkan proses pemulihan.
Dalam rapat tersebut, pimpinan DPR juga menghimpun perkembangan terkini dari berbagai pihak, mulai dari kepala daerah, kementerian, hingga BUMN seperti PLN dan Telkomsel.
“Apa yang kita bahas hari ini akan kami tindaklanjuti di Jakarta sebagai bagian dari komitmen percepatan pemulihan pasca bencana di Aceh,” tuturnya.
Selain Sufmi Dasco Ahmad dan Saan Mustopa, rapat koordinasi ini turut dihadiri Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurizal.
Sejumlah pejabat tinggi negara juga hadir, di antaranya Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, Menteri Sosial Saifullah Yusuf, Wamen Komdigi Nezar Patria, Utusan Khusus Presiden Raffi Ahmad, serta Gubernur Aceh Muzakir Manaf. (Antara)
Berita Terkait
-
DPR Sahkan UU Pelindungan Saksi dan Korban, Atur Dana Abadi Hingga Independensi LPSK
-
DPR Usulkan Badan Khusus Pengelola Aset dalam RUU Perampasan Aset
-
Konflik Israel-Hizbullah Memanas, DPR RI Minta Pemerintah Pastikan Keselamatan 934 WNI di Lebanon
-
Kunjungan Prabowo ke Rusia, DPR: Momentum Dorong Perdamaian dan Ketahanan Energi
-
Puan Maharani: Rakyat Butuh Solusi Nyata Hadapi Tren Bencana Alam yang Berulang
Terpopuler
-
Kementerian PU Tuntaskan SPPG Makan Bergizi Gratis di PLBN Wini dan Motamasin NTT
-
Puan Maharani Ingatkan Etika Mengkritik: Harus Santun dan Saling Menghargai
-
DPR Sahkan UU Pelindungan Saksi dan Korban, Atur Dana Abadi Hingga Independensi LPSK
-
Gibran Kritik Minimnya Penerangan dan Pemeliharaan Sentra Pendidikan Mimika
-
Konflik Iran AS: China Protes Penyitaan Kapal di Selat Hormuz dan Ancaman Bom Trump
Terkini
-
Kementerian PU Tuntaskan SPPG Makan Bergizi Gratis di PLBN Wini dan Motamasin NTT
-
Puan Maharani Ingatkan Etika Mengkritik: Harus Santun dan Saling Menghargai
-
DPR Sahkan UU Pelindungan Saksi dan Korban, Atur Dana Abadi Hingga Independensi LPSK
-
Gibran Kritik Minimnya Penerangan dan Pemeliharaan Sentra Pendidikan Mimika
-
Konflik Iran AS: China Protes Penyitaan Kapal di Selat Hormuz dan Ancaman Bom Trump