Matamata.com - Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, menyatakan bahwa percepatan pemulihan pasca-bencana banjir dan tanah longsor di Provinsi Aceh akan dilakukan secara terintegrasi. Langkah ini melibatkan sinergi antara kementerian/lembaga terkait dengan pemerintah daerah.
“Kami sepakat penanganan pascabencana banjir dan longsor di daerah terdampak di Provinsi Aceh dilakukan secara terintegrasi dengan seluruh kementerian lembaga sehingga penanganan skala nasional berjalan maksimal,” ujar Sufmi Dasco Ahmad di Banda Aceh, Selasa (30/12).
Pernyataan tersebut disampaikan setelah rapat koordinasi Satgas Pemulihan Pasca Bencana DPR RI yang dipimpin oleh Wakil Ketua DPR Saan Mustopa. Dasco menjelaskan bahwa DPR RI telah mendirikan posko di Aceh sebagai komitmen untuk mempercepat pemulihan di 18 kabupaten/kota yang terdampak bencana.
Guna memastikan koordinasi berjalan efektif, DPR RI meminta setiap kementerian dan lembaga untuk menempatkan personel penanggung jawab atau Person in Charge (PIC) di Aceh.
“Kami juga minta kepada kementerian lembaga untuk menempatkan PIC di Aceh sehingga koordinasi dalam percepatan pemulihan pasca bencana berjalan maksimal,” kata Dasco.
Ia menambahkan, penempatan PIC tersebut bertujuan mempermudah sinkronisasi data dan tindakan antara pemerintah pusat, provinsi, hingga kabupaten/kota. Terkait daerah yang membutuhkan penanganan khusus, DPR RI berkomitmen mengoptimalkan prasarana yang tersedia guna memaksimalkan proses pemulihan.
Dalam rapat tersebut, pimpinan DPR juga menghimpun perkembangan terkini dari berbagai pihak, mulai dari kepala daerah, kementerian, hingga BUMN seperti PLN dan Telkomsel.
“Apa yang kita bahas hari ini akan kami tindaklanjuti di Jakarta sebagai bagian dari komitmen percepatan pemulihan pasca bencana di Aceh,” tuturnya.
Selain Sufmi Dasco Ahmad dan Saan Mustopa, rapat koordinasi ini turut dihadiri Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurizal.
Sejumlah pejabat tinggi negara juga hadir, di antaranya Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, Menteri Sosial Saifullah Yusuf, Wamen Komdigi Nezar Patria, Utusan Khusus Presiden Raffi Ahmad, serta Gubernur Aceh Muzakir Manaf. (Antara)
Berita Terkait
-
DPR Tegaskan RUU Pemilu Tetap Jadi Inisiatif Legislatif, Ini Alasannya
-
DPR Dukung Usulan Bawaslu Blacklist Pelaku Politik Uang di Pemilu Mendatang
-
Cegah Kekerasan Seksual, DPR Minta Kemenag Perketat Pengawasan Pesantren
-
DPR RI Pastikan Stok Beras dan Minyakita di Sumut Aman hingga 5 Bulan ke Depan
-
Danantara Evaluasi Peluang Investasi untuk Perkuat Dampak Sosial-Ekonomi
Terpopuler
-
Film Yang Lain Boleh Hilang Asal Kau Jangan Bikin Penonton Jogja Menangis Haru
-
Nadiem Makarim Jalani Sidang Pemeriksaan Terdakwa Kasus Chromebook Jelang Operasi
-
Presiden Prabowo Dijadwalkan Resmikan Operasional 1.000 Kopdes Merah Putih pada 16 Mei
-
Rocky Gerung hingga Rudiantara Pantau Sidang Kasus Korupsi Chromebook Nadiem Makarim
-
Kemenkes: WNA di Jakarta yang Berkontak Erat dengan Pasien Hantavirus Dinyatakan Negatif
Terkini
-
Nadiem Makarim Jalani Sidang Pemeriksaan Terdakwa Kasus Chromebook Jelang Operasi
-
Presiden Prabowo Dijadwalkan Resmikan Operasional 1.000 Kopdes Merah Putih pada 16 Mei
-
Rocky Gerung hingga Rudiantara Pantau Sidang Kasus Korupsi Chromebook Nadiem Makarim
-
Kemenkes: WNA di Jakarta yang Berkontak Erat dengan Pasien Hantavirus Dinyatakan Negatif
-
KSAL: Awak KRI Canopus-936 Rampungkan Pelatihan 7 Bulan di Eropa