Wamen Isyana Dorong Perluasan Distribusi Makan Bergizi Gratis untuk Ibu Hamil dan Balita

Matamata.com - Wakil Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Wamen PDK)/Wakil Kepala BKKBN, Ratu Ayu Isyana Bagoes Oka, menekankan pentingnya peningkatan distribusi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) bagi kelompok 3B, yakni ibu hamil, ibu menyusui, dan balita non-PAUD.

Isyana menyoroti masih adanya Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang belum mengalokasikan anggaran untuk kelompok tersebut. Padahal, intervensi gizi pada kelompok 3B merupakan pilar utama dalam mewujudkan visi Presiden Prabowo Subianto menuju Indonesia Emas 2045.

"Saya berharap jumlah penerima MBG 3B bisa ditingkatkan. Pemberian MBG untuk 3B adalah langkah nyata pencegahan stunting di 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK)," ujar Isyana dalam keterangan resminya di Jakarta, Senin (6/4/2026).

Lebih lanjut, Isyana mengusulkan agar frekuensi distribusi yang semula hanya dilakukan setiap Senin dan Kamis, ditingkatkan menjadi setiap hari. Ia juga meminta agar menu yang diberikan fokus pada makanan basah yang sehat dan menghindari produk pangan ultra-proses (makanan instan/kering).

Sebagai informasi, Kemendukbangga/BKKBN memegang mandat pendistribusian MBG bagi kelompok 3B sesuai dengan Pasal 47 Perpres Nomor 115 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis.

Senada dengan hal tersebut, Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, menyatakan pemerintah tengah menyiapkan peraturan turunan guna menyempurnakan pelaksanaan program di lapangan.

"Pemberian MBG bagi 3B sangat penting untuk menentukan masa depan anak-anak kita dan masa depan Indonesia. Aturannya akan terus disempurnakan agar implementasinya lebih efektif," kata Zulkifli.

Berdasarkan data hingga 30 Maret 2026, Program MBG telah menjangkau 38 provinsi dengan total 61.680.043 penerima manfaat. Saat ini, tercatat sebanyak 26.066 SPPG telah beroperasi. Namun, pemerintah tetap melakukan pengawasan ketat terhadap kualitas layanan.

Zulkifli mengungkapkan, sebanyak 2.162 unit SPPG sempat mengalami kendala operasional, dengan rincian 1.789 unit ditangguhkan (suspend), 368 unit dijatuhi Surat Peringatan Pertama (SP1), dan lima unit menerima SP2. Langkah tegas ini diambil untuk memastikan standar pemenuhan gizi nasional tetap terjaga. (Antara)