Matamata.com - Voting atau pemungutan suara mengenai resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) terkait penghentian perang di Gaza demi penyaluran bantuan telah ditunda untuk ketiga kalinya berturut-turut pada Rabu (20/12/2023) kemarin.
Kamis (21/12/2023) anggota Dewan Keamanan didesak untuk melakukan pemungutan suara mengenai resolusi tersebut, yang awalnya ditunda pada Senin (18/12/2023).
Rancangan resolusi, yang diajukan oleh Uni Emirat Arab (UEA), mendorong penghentian permusuhan secara segera guna memfasilitasi akses kemanusiaan yang aman dan tanpa hambatan, serta diupayakan untuk diterapkan secara berkelanjutan.
"Semua pihak yang terlibat dalam konflik ini, wajib untuk mematuhi aturan sesuai dengan hukum internasional," tulis keterangan UEA dikutip, Kamis.
Resolusi ini juga memuat permintaan agar mekanisme pemantauan PBB segera diimplementasikan. Pasalnya bantuan kemanusiaan untuk korban perang di Jalur Gaza nyaris terhenti dan dibatasi masuk.
Artinya sejumlah bantuan baik itu peralatan penunjang hingga konsumsi untuk para korban mengendap lama di truk-truk pengantar yang ditahan di perbatasan Gaza.
Sejauh perang meletus belum ada iktikad Israel untuk menghentikan perangnya. Sasaran yang dikalim untuk menyerang Hamas Palestina justru warga sipil terkena imbasnya. Tak sedikit warga sipil, terutama anak-anak dan perempuan jadi korban.
Sejak serangan Hamas pada 7 Oktober 2023, serangan Israel di Jalur Gaza telah menewaskan lebih dari 20.000 warga Palestina, sebagian besar perempuan dan anak-anak, serta melukai 52.586 lainnya, menurut otoritas kesehatan di wilayah tersebut.
Selain itu, serangan Israel menyebabkan setengah dari ketersediaan perumahan di Gaza rusak atau hancur, dan hampir dua juta orang terpaksa mengungsi dalam kondisi kekurangan makanan dan air bersih.
Dalam serangan tersebut, hampir 1.200 warga Israel dilaporkan tewas akibat serangan Hamas, sementara lebih dari 130 warga Israel masih disandera.
Berita Terkait
-
RI Siapkan Agenda Prioritas untuk Maju sebagai Presiden Dewan HAM PBB 2026
-
MUI Keluarkan Fatwa Pajak Berkeadilan, Respons Keresahan Warga soal Kenaikan PBB
-
Indonesia Siapkan 20.000 Personel dan Dukungan Medis untuk Misi Gaza
-
PBB Minta Kapal Tanker yang Diduga Disita Iran Segera Dibebaskan
-
Mantan Dubes RI Sebut Tatanan Internasional Berbasis Aturan Mulai Kehilangan Kredibilitas
Terpopuler
-
Prabowo: Penanganan Bencana di Sumatra Hasil Gotong Royong Semua Pihak
-
Ulama Aceh Minta Presiden Tetapkan Bencana Nasional di Tiga Provinsi Sumatera
-
PPN 2026 Masih Dikaji, Menkeu Tunggu Arah Pertumbuhan Ekonomi
-
KPK Geledah Rumah Dinas Plt Gubernur Riau Terkait Penyidikan Kasus Abdul Wahid
-
Peduli Bencana Alam! Vicky Prasetyo bersama Tim Solidarity Squad, Salurkan Bantuan 30 Ton Sembako ke Aceh
Terkini
-
Prabowo: Penanganan Bencana di Sumatra Hasil Gotong Royong Semua Pihak
-
Ulama Aceh Minta Presiden Tetapkan Bencana Nasional di Tiga Provinsi Sumatera
-
PPN 2026 Masih Dikaji, Menkeu Tunggu Arah Pertumbuhan Ekonomi
-
KPK Geledah Rumah Dinas Plt Gubernur Riau Terkait Penyidikan Kasus Abdul Wahid
-
Anggota DPR Dorong OJK Cabut Aturan Penagihan Utang Lewat Pihak Ketiga