Soroti Pernyataan Jokowi soal Presiden dan Menteri Boleh Kampanye, Ganjar Pranowo: Rawan Konflik Kepentingan

Matamata.com - Capres nomor urut 3, Ganjar Pranowo, menyampaikan kekhawatirannya terkait potensi konflik kepentingan terkait izin kampanye presiden termasuk menteri dalam Pemilu 2024. Ganjar menganggap tindakan tersebut berisiko, meskipun secara hukum diizinkan dan menjadi objek perdebatan.

Menurutnya, Komisi Pemilihan Umum (KPU) menyatakan bahwa petahana harus memberikan izin kepada diri mereka sendiri, yang dapat dianggap sebagai bentuk conflict of interest.

"Kalau begini kan sulit untuk memastikan netralitas bagi individu yang memiliki potensi menyalahgunakan wewenang jabatan, seperti TNI, Polri, ASN, kepala daerah, dan presiden," sergah Ganjar dikutip, Minggu (28/1/2024).

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyatakan bahwa presiden dapat berkampanye sesuai dengan Pasal 299 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu. Namun, Pasal 281 menegaskan bahwa kampanye pemilu yang melibatkan presiden dan wakil presiden harus mematuhi ketentuan tertentu, termasuk larangan menggunakan fasilitas jabatan kecuali fasilitas pengamanan dan cuti di luar tanggungan negara.

Ganjar menyoroti keberlapisan peraturan dan menekankan pentingnya netralitas, terutama bagi petahana.

Dia mencatat pernyataan sebelumnya dari Presiden Jokowi yang menekankan netralitas bagi aparatur sipil negara (ASN) dan kepala daerah dalam Pemilu.

Ganjar berpendapat bahwa pernyataan pertama Jokowi lebih sesuai dan penting untuk diterapkan, sementara pernyataan kedua mungkin perlu dikoreksi agar tidak membuka peluang intervensi dalam proses demokrasi.