Matamata.com - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menyoroti sejumlah kepala daerah yang datang terlambat dalam kegiatan retret gelombang kedua yang digelar di Kantor Kemendagri, Jakarta, Minggu pagi.
Sekretaris Jenderal Kemendagri, Tomsi Tohir, mengungkapkan bahwa pihaknya telah mencatat para peserta yang tidak disiplin waktu sejak awal kegiatan berlangsung.
Ia bahkan menunda sedikit pelaksanaan apel pembukaan untuk mengecek secara langsung keterlambatan tersebut.
“Yang terlambat ini sudah dari awal kita tandai. Kenapa bisa terlambat? Ini dimulai dari awal pagi hari ini,” ujar Tomsi dalam arahannya.
Retret tersebut, kata Tomsi, tidak hanya menjadi ajang pembekalan bagi para kepala daerah yang akan menjabat selama lima tahun ke depan, tetapi juga sebagai bentuk latihan kedisiplinan dan kemandirian.
Para peserta diharuskan menjalani aktivitas harian tanpa bantuan staf pribadi seperti biasanya.
“Biasanya ada yang menemani, menyetrika, membersihkan sepatu. Sekarang, semua dilakukan sendiri,” tuturnya.
Selama retret, kepala daerah dijadwalkan bangun lebih pagi untuk berolahraga. Kegiatan ini dirancang untuk membiasakan mereka dengan rutinitas pagi, termasuk kesiapan menghadiri rapat sejak awal hari.
“Olahraga biar sehat, itu juga untuk melatih supaya kita biasa rapat pagi,” tambahnya.
Ia menegaskan, ketidakhadiran dalam kegiatan retret hanya diperbolehkan jika disertai alasan mendesak dan penting.
“Kita berharap Bapak Ibu sekalian semua dapat berhasil,” pungkas Tomsi. (Antara)
Berita Terkait
-
Wamendagri Tegaskan Dana Otsus Papua 2026 Cair 100 Persen, Ini Faktanya
-
Puan Maharani Pastikan Revisi UU Pemilu Kedepankan Prinsip Jurdil dan Kepentingan Rakyat
-
DPR Dukung Usulan Bawaslu Blacklist Pelaku Politik Uang di Pemilu Mendatang
-
Yusril Ihza Mahendra Usul Ambang Batas Parlemen Disetarakan dengan Jumlah Komisi DPR
-
KPK: Lemahnya Kaderisasi Parpol Picu Praktik Mahar Politik dan Korupsi
Terpopuler
-
Cegah DBD! Warga Kalisari Jakarta Timur, Kompak di Pertemuan Jumantik
-
Soroti Anggota Polri Ikut Ormas, Ketua Komisi III DPR: Etis Enggak Pimpinan Deklarasi?
-
Golkar Desak Badan Gizi Nasional Jamin Transparansi Penunjukan Titik SPPG
-
KSP Tegaskan Komitmen Penyelamatan Aset Negara, Satgas PKH Amankan Rp371 Triliun
-
Sentil Asas Keadilan, Menteri HAM Usul Sipil Juga Bisa Duduki Jabatan Strategis di Polri
Terkini
-
Soroti Anggota Polri Ikut Ormas, Ketua Komisi III DPR: Etis Enggak Pimpinan Deklarasi?
-
Golkar Desak Badan Gizi Nasional Jamin Transparansi Penunjukan Titik SPPG
-
KSP Tegaskan Komitmen Penyelamatan Aset Negara, Satgas PKH Amankan Rp371 Triliun
-
Sentil Asas Keadilan, Menteri HAM Usul Sipil Juga Bisa Duduki Jabatan Strategis di Polri
-
Menkum Supratman Ingatkan ASN Tak Main-main dengan Layanan Publik Usai Rentetan Kasus Korupsi