Matamata.com - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menyoroti sejumlah kepala daerah yang datang terlambat dalam kegiatan retret gelombang kedua yang digelar di Kantor Kemendagri, Jakarta, Minggu pagi.
Sekretaris Jenderal Kemendagri, Tomsi Tohir, mengungkapkan bahwa pihaknya telah mencatat para peserta yang tidak disiplin waktu sejak awal kegiatan berlangsung.
Ia bahkan menunda sedikit pelaksanaan apel pembukaan untuk mengecek secara langsung keterlambatan tersebut.
“Yang terlambat ini sudah dari awal kita tandai. Kenapa bisa terlambat? Ini dimulai dari awal pagi hari ini,” ujar Tomsi dalam arahannya.
Retret tersebut, kata Tomsi, tidak hanya menjadi ajang pembekalan bagi para kepala daerah yang akan menjabat selama lima tahun ke depan, tetapi juga sebagai bentuk latihan kedisiplinan dan kemandirian.
Para peserta diharuskan menjalani aktivitas harian tanpa bantuan staf pribadi seperti biasanya.
“Biasanya ada yang menemani, menyetrika, membersihkan sepatu. Sekarang, semua dilakukan sendiri,” tuturnya.
Selama retret, kepala daerah dijadwalkan bangun lebih pagi untuk berolahraga. Kegiatan ini dirancang untuk membiasakan mereka dengan rutinitas pagi, termasuk kesiapan menghadiri rapat sejak awal hari.
“Olahraga biar sehat, itu juga untuk melatih supaya kita biasa rapat pagi,” tambahnya.
Ia menegaskan, ketidakhadiran dalam kegiatan retret hanya diperbolehkan jika disertai alasan mendesak dan penting.
“Kita berharap Bapak Ibu sekalian semua dapat berhasil,” pungkas Tomsi. (Antara)
Berita Terkait
-
Kemendagri Desak Pemda Kendalikan Harga Pangan untuk Redam Inflasi
-
Pemerintah Tegaskan Netral dalam Konflik Internal PPP
-
Prabowo Tekankan Percepatan Program, Regulasi Tak Boleh Jadi Hambatan
-
Kemendagri Minta Kepala Daerah Aktifkan Siskamling dan Perkuat Peran Satlinmas
-
Jerman Harap Perjanjian Dagang RI-Uni Eropa Jadi Model Global
Terpopuler
-
PDIP Tegaskan Hormati Langkah KPK, Ingatkan Penegakan Hukum Harus Adil dan Bebas Kepentingan
-
Praperadilan Tambang Pasir Bojonegoro Ditolak, Kemenhut Tegaskan Kawasan Perhutanan Sosial Bukan Area Tambang
-
OTT Bupati Bekasi, KPK Periksa Intensif Tujuh Orang di Jakarta
-
Bukan Sekadar Viral, IMPACT Ajak Kreator Indonesia Bangun Warisan Bisnis Berkelanjutan
-
Pemerintah Atur Pemanfaatan Kayu Banjir di Sumatera untuk Percepat Rehabilitasi
Terkini
-
PDIP Tegaskan Hormati Langkah KPK, Ingatkan Penegakan Hukum Harus Adil dan Bebas Kepentingan
-
Praperadilan Tambang Pasir Bojonegoro Ditolak, Kemenhut Tegaskan Kawasan Perhutanan Sosial Bukan Area Tambang
-
OTT Bupati Bekasi, KPK Periksa Intensif Tujuh Orang di Jakarta
-
Pemerintah Atur Pemanfaatan Kayu Banjir di Sumatera untuk Percepat Rehabilitasi
-
Seskab Teddy: Media Berperan Jaga Optimisme Pemulihan Bencana