Matamata.com - Empat pulau yang sebelumnya menjadi objek sengketa batas wilayah antara Provinsi Aceh dan Sumatera Utara, kini resmi kembali menjadi bagian dari wilayah administrasi Provinsi Aceh.
Kepastian itu tertuang dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri (Kepmendagri) terbaru yang telah ditandatangani oleh Mendagri Tito Karnavian.
Dirjen Bina Administrasi Kewilayahan Kemendagri, Safrizal ZA, menyampaikan bahwa Kepmendagri Nomor 300.2.2-2430 Tahun 2025 menjadi dasar hukum pemutakhiran data wilayah tersebut.
Keputusan ini merevisi Kepmendagri sebelumnya, yakni Nomor 300.2.2-2138, terkait penetapan kode dan data wilayah administrasi serta kepulauan.
Empat pulau yang kini secara resmi menjadi bagian Provinsi Aceh adalah Pulau Panjang, Pulau Lipan, Pulau Mangkir Gadang (besar), dan Pulau Mangkir Ketek (kecil).
“Sebagai putra Aceh, saya berharap keempat pulau ini dapat dikembangkan dan memberi manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat Aceh,” ujar Safrizal dalam video singkat yang diterima di Banda Aceh, Selasa (24/6).
Kembalinya keempat pulau ini ke Aceh juga merupakan tindak lanjut dari keputusan Presiden RI Prabowo Subianto.
Presiden menetapkan bahwa wilayah tersebut merupakan bagian sah dari Provinsi Aceh berdasarkan kesepakatan tahun 1992 antara Gubernur Aceh dan Gubernur Sumatera Utara saat itu.
Penetapan ini turut diperkuat dengan penandatanganan kesepakatan ulang antara Gubernur Aceh Muzakir Manaf dan Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution, yang kembali menegaskan bahwa keempat pulau tersebut masuk dalam wilayah Aceh. (Antara)
Berita Terkait
-
Kejar Target Sebelum Ramadan, Dua Puskesmas Darurat di Aceh Segera Rampung
-
Wapres Gibran Tinjau Pemulihan Pascabencana di Aceh Tamiang, Pastikan Pendidikan dan RS Beroperasi
-
Seskab Teddy dan Gubernur Aceh Bahas Penyelesaian 4.000 Hunian Pascabencana
-
Mendagri Pastikan Huntara Pengungsi di Pidie Jaya Layak Huni dan Nyaman
-
Mentan Amran Pastikan Pemulihan Sawah di Aceh Gunakan Skema Padat Karya
Terpopuler
-
Danantara Bukan Regulator, Pengamat: Kekhawatiran di Pasar Modal Terlalu Dini
-
Mendag Minta Produsen Perbanyak 'Second Brand' untuk Dampingi Minyakita
-
Menteri LH Hanif Faisol Instruksikan Pemda Konsisten Tangani Darurat Sampah
-
Xi Jinping Telepon Trump, Tegaskan Taiwan Garis Merah Hubungan China-AS
-
Kemenhut Cabut Izin Pengelola Bandung Zoo demi Selamatkan Satwa
Terkini
-
Danantara Bukan Regulator, Pengamat: Kekhawatiran di Pasar Modal Terlalu Dini
-
Mendag Minta Produsen Perbanyak 'Second Brand' untuk Dampingi Minyakita
-
Menteri LH Hanif Faisol Instruksikan Pemda Konsisten Tangani Darurat Sampah
-
Xi Jinping Telepon Trump, Tegaskan Taiwan Garis Merah Hubungan China-AS
-
Kemenhut Cabut Izin Pengelola Bandung Zoo demi Selamatkan Satwa