Matamata.com - Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Wibi Andrino menegaskan bahwa kebutuhan dasar masyarakat harus menjadi titik fokus utama dalam pembahasan perubahan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun Anggaran 2025.
"Fokus kita pada skala prioritas yang menyentuh langsung kebutuhan dasar warga. Program yang tidak relevan, penyerapannya rendah atau berdampak kecil, harus ditangguhkan," ujar Wibi di Jakarta, Jumat (5/7).
Ia menekankan bahwa perubahan KUA-PPAS tidak boleh dipandang sebagai sekadar proses teknis dalam penyusunan anggaran. Sebaliknya, proses tersebut harus dimaknai sebagai momentum untuk mengevaluasi dan memperbaiki arah kebijakan prioritas Pemprov DKI Jakarta.
Wibi juga mendorong agar seluruh komisi di DPRD DKI melakukan pembahasan anggaran secara lebih maksimal, guna memastikan bahwa kebutuhan esensial masyarakat terpenuhi.
"Ini bukan sekadar bicara tentang angka dan pos belanja, tapi tentang menyambut arah pembangunan Jakarta ke depan, terutama dalam menjawab dinamika kebutuhan warga yang berubah sangat cepat," ucapnya.
Ia menyoroti pentingnya alokasi anggaran pada sektor-sektor strategis seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur dasar, penanggulangan banjir, dan pemulihan ekonomi. Menurutnya, setiap penggunaan anggaran harus tepat sasaran dan dapat dipertanggungjawabkan.
"Kita kawal bersama agar perubahan ini tidak sekadar prosedural, tapi benar-benar bermakna untuk rakyat Jakarta," tandasnya. (Antara)
Berita Terkait
-
Ketua Komisi III DPR Tegaskan Anggaran Makan Bergizi Gratis 2026 Sudah Disepakati Seluruh Fraksi
-
DPR Tegaskan Program Makan Bergizi Gratis Tak Kurangi Anggaran Infrastruktur Pendidikan
-
Badan Gizi Nasional Klarifikasi Alokasi Dana MBG Rp500 Juta Per 12 Hari Per Satuan Pelayanan
-
Menhub Paparkan Pagu Anggaran 2026 Rp28,48 Triliun, Fokus pada Keselamatan dan Konektivitas
-
Anggota Komisi VI DPR: Perampingan BUMN Bisa Hemat Rp50 Triliun Tanpa PHK
Terpopuler
-
Sukses jadi Intel, Iptu Sukandi Rekam Lagu 'I Love You Bhayangkari' untuk Sang Istri
-
5 Rekomendasi Mesin Cuci Terbaik 2026 yang Hemat Listrik, Baju Kinclong dan Bebas Kuman
-
MK Tolak Permohonan Uji Materi KUHP dan UU ITE yang Diajukan Roy Suryo dkk
-
Pertamina Imbau Masyarakat Tidak Panic Buying, Pastikan Stok BBM Nasional Aman
-
KPK: Sistem Pengadaan Barang dan Jasa Pemkab Rejang Lebong Sangat Rentan Korupsi
Terkini
-
MK Tolak Permohonan Uji Materi KUHP dan UU ITE yang Diajukan Roy Suryo dkk
-
Pertamina Imbau Masyarakat Tidak Panic Buying, Pastikan Stok BBM Nasional Aman
-
KPK: Sistem Pengadaan Barang dan Jasa Pemkab Rejang Lebong Sangat Rentan Korupsi
-
DPR: Wacana KPU Jadi Lembaga Negara Keempat Perlu Kajian Komprehensif
-
Komisi III DPR Sebut Penyiraman Air Keras Andrie Yunus sebagai Kejahatan Terhadap Demokrasi