Matamata.com - Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Wibi Andrino menegaskan bahwa kebutuhan dasar masyarakat harus menjadi titik fokus utama dalam pembahasan perubahan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun Anggaran 2025.
"Fokus kita pada skala prioritas yang menyentuh langsung kebutuhan dasar warga. Program yang tidak relevan, penyerapannya rendah atau berdampak kecil, harus ditangguhkan," ujar Wibi di Jakarta, Jumat (5/7).
Ia menekankan bahwa perubahan KUA-PPAS tidak boleh dipandang sebagai sekadar proses teknis dalam penyusunan anggaran. Sebaliknya, proses tersebut harus dimaknai sebagai momentum untuk mengevaluasi dan memperbaiki arah kebijakan prioritas Pemprov DKI Jakarta.
Wibi juga mendorong agar seluruh komisi di DPRD DKI melakukan pembahasan anggaran secara lebih maksimal, guna memastikan bahwa kebutuhan esensial masyarakat terpenuhi.
"Ini bukan sekadar bicara tentang angka dan pos belanja, tapi tentang menyambut arah pembangunan Jakarta ke depan, terutama dalam menjawab dinamika kebutuhan warga yang berubah sangat cepat," ucapnya.
Ia menyoroti pentingnya alokasi anggaran pada sektor-sektor strategis seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur dasar, penanggulangan banjir, dan pemulihan ekonomi. Menurutnya, setiap penggunaan anggaran harus tepat sasaran dan dapat dipertanggungjawabkan.
"Kita kawal bersama agar perubahan ini tidak sekadar prosedural, tapi benar-benar bermakna untuk rakyat Jakarta," tandasnya. (Antara)
Berita Terkait
-
Menhub Paparkan Pagu Anggaran 2026 Rp28,48 Triliun, Fokus pada Keselamatan dan Konektivitas
-
Anggota Komisi VI DPR: Perampingan BUMN Bisa Hemat Rp50 Triliun Tanpa PHK
-
Jaksa Agung Ingatkan Penegakan Hukum Bisa Lumpuh, Usul Tambahan Anggaran Rp7,49 Triliun
-
Airlangga: Anggaran Makan Bergizi Gratis 2026 Capai Rp335 Triliun, Targetkan 82 Juta Penerima
-
Momen Dasco Telepon Presiden Prabowo di Tengah Rapat Bencana Aceh, Pastikan Anggaran Tak Dipotong
Terpopuler
-
Kemenag Siapkan Pembentukan Ditjen Pesantren, Fokus Urus 42 Ribu Lembaga
-
DPR RI Minta Kemenlu Petakan Persebaran WNI di Meksiko Pasca-kerusuhan
-
Baznas RI Tetapkan Nisab Zakat Penghasilan 2026 Sebesar Rp7,6 Juta Per Bulan
-
Menaker Yassierli Targetkan Program Magang Nasional 2026 Jangkau Seluruh Provinsi
-
Menko AHY Ingatkan Ekspansi Pusat Data Harus Perhatikan Ketahanan Air Nasional
Terkini
-
Kemenag Siapkan Pembentukan Ditjen Pesantren, Fokus Urus 42 Ribu Lembaga
-
DPR RI Minta Kemenlu Petakan Persebaran WNI di Meksiko Pasca-kerusuhan
-
Baznas RI Tetapkan Nisab Zakat Penghasilan 2026 Sebesar Rp7,6 Juta Per Bulan
-
Menaker Yassierli Targetkan Program Magang Nasional 2026 Jangkau Seluruh Provinsi
-
Menko AHY Ingatkan Ekspansi Pusat Data Harus Perhatikan Ketahanan Air Nasional