Matamata.com - Kehadiran Sekolah Rakyat Margaguna di Jakarta Selatan membawa harapan baru bagi keluarga berpenghasilan rendah. Program pendidikan gratis yang diinisiasi Kementerian Sosial ini dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat, termasuk Zulkarnaen, seorang pengemudi ojek daring.
"Saya terbantu dengan adanya Sekolah Rakyat," ujar Zulkarnaen saat ditemui di Pusat Pendidikan, Pelatihan dan Pengembangan Profesi (Pusdiklatbangprof) Margaguna, Senin (14/7).
Anak lelaki Zulkarnaen kini menjadi salah satu siswa Sekolah Rakyat. Ia mengaku bersyukur karena sang anak dapat melanjutkan pendidikan, meski sebelumnya gagal masuk sekolah negeri karena keterbatasan nilai dan kuota.
Program ini menyasar anak-anak dari keluarga kurang mampu yang tercatat dalam data kesejahteraan sosial nasional, terutama pada kelompok desil 1 dan 2—pengelompokan rumah tangga berdasarkan tingkat kesejahteraan.
Tak hanya memberikan akses pendidikan, Sekolah Rakyat juga menyediakan fasilitas asrama dan kebutuhan dasar secara cuma-cuma. Hal ini mendorong anak Zulkarnaen untuk belajar hidup mandiri.
"Ya, hitung-hitungan dia hidup mandiri. Di situ kan dia belajar relasi dengan orang lain, cara bertutur kata gitu. Sebagai orang tua mendoakan aja," tambahnya.
Hal serupa juga dirasakan Kartini, seorang penjual bubur yang berharap anaknya bisa belajar hidup mandiri selama di asrama.
"Ya karena di sini sendiri. Kalau di rumah, sama mama terus. Biar lebih mandiri," ujar Kartini.
Ia mengaku penghasilannya yang tidak menentu membuat program seperti Sekolah Rakyat sangat berarti. Kartini berharap pemerintah terus melanjutkan inisiatif ini agar anak-anak dari keluarga kurang mampu bisa meraih pendidikan yang lebih baik.
Senin ini, kegiatan Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) dimulai secara serentak di 62 titik lokasi Sekolah Rakyat di seluruh Indonesia. Sementara itu, 37 lokasi lainnya akan memulai MPLS pada akhir Juli 2025.
Baca Juga
Secara keseluruhan, ada 100 titik rintisan Sekolah Rakyat yang mulai beroperasi di Tahun Ajaran 2025/2026. Program ini merupakan gagasan Presiden Prabowo Subianto untuk membuka akses pendidikan berkualitas bagi anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem berdasarkan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). (Antara)
Berita Terkait
-
Seskab Teddy Pastikan THR ASN dan TNI-Polri Cair 100 Persen, Swasta Dilarang Mencicil
-
Paspampres Pastikan Pelaku Penganiayaan Ojol di Kembangan Bukan Anggotanya
-
Komisi X DPR Sebut Sekolah Rakyat dan Sekolah Garuda Fokus pada Penguasaan Teknologi
-
Gojek Pastikan Pemberian BHR 2026 bagi Mitra Pengemudi, Skema Sedang Digodok
-
Sebut Siswanya 'Brilian dan Berlian', Khofifah Ingin Sekolah Rakyat Jatim Jadi Motor Penggerak Ekonomi
Terpopuler
-
Sukses jadi Intel, Iptu Sukandi Rekam Lagu 'I Love You Bhayangkari' untuk Sang Istri
-
5 Rekomendasi Mesin Cuci Terbaik 2026 yang Hemat Listrik, Baju Kinclong dan Bebas Kuman
-
MK Tolak Permohonan Uji Materi KUHP dan UU ITE yang Diajukan Roy Suryo dkk
-
Pertamina Imbau Masyarakat Tidak Panic Buying, Pastikan Stok BBM Nasional Aman
-
KPK: Sistem Pengadaan Barang dan Jasa Pemkab Rejang Lebong Sangat Rentan Korupsi
Terkini
-
MK Tolak Permohonan Uji Materi KUHP dan UU ITE yang Diajukan Roy Suryo dkk
-
Pertamina Imbau Masyarakat Tidak Panic Buying, Pastikan Stok BBM Nasional Aman
-
KPK: Sistem Pengadaan Barang dan Jasa Pemkab Rejang Lebong Sangat Rentan Korupsi
-
DPR: Wacana KPU Jadi Lembaga Negara Keempat Perlu Kajian Komprehensif
-
Komisi III DPR Sebut Penyiraman Air Keras Andrie Yunus sebagai Kejahatan Terhadap Demokrasi