Tito: Sekolah Rakyat Bikin Aset Terlantar Daerah Jadi Sekolah Produktif

Matamata.com - Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyampaikan bahwa program Sekolah Rakyat, yang menjadi prioritas Presiden Prabowo Subianto, tak hanya memberi akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu, tetapi juga membantu pemerintah daerah memanfaatkan aset-aset yang selama ini terbengkalai.

Menurut Tito, banyak pemerintah daerah yang secara sukarela mengajukan diri untuk mendukung program ini dengan menyerahkan aset berupa tanah dan bangunan yang tidak terpakai.

“Pemerintah daerah juga banyak sekali yang mengajukan, karena satu, membantu rakyat yang tidak mampu, kedua, aset-aset yang idle bisa digunakan,” ujar Tito saat ditemui di Istana Kepresidenan, Selasa sore, sebelum mengikuti rapat terbatas bersama Presiden Prabowo.

Ia menambahkan bahwa aset yang tidak digunakan justru menjadi beban karena tetap membutuhkan anggaran perawatan. Oleh karena itu, keberadaan Sekolah Rakyat menjadi solusi dengan mengalihfungsikan aset tersebut menjadi fasilitas pendidikan berbasis asrama bagi masyarakat.

“Anak-anaknya akan lebih baik untuk masa depan, masa mendatang, dan jangan lupa, di situ nanti ada perputaran logistik karena untuk membuat bangunannya perlu ada bahan-bahan bangunan, dan nanti untuk boarding-nya pasti disiapkan makan, otomatis ada rantai pasok yang berputar, ekonomi akan jalan,” jelas Tito.

Rapat terbatas yang digelar Presiden Prabowo membahas sejumlah hal, salah satunya mengenai Sekolah Rakyat. Hadir dalam pertemuan tersebut antara lain Menteri Sosial Saifullah Yusuf, Menteri Keuangan Sri Mulyani, dan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti.

Program Sekolah Rakyat diatur melalui Instruksi Presiden RI Nomor 8 Tahun 2025 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Pengentasan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem. Sekolah ini merupakan sekolah berasrama untuk jenjang SD hingga SMA, dan mulai diluncurkan pada 14 Juli 2025.

Pembangunan serta pengelolaannya dilakukan lintas kementerian/lembaga, dengan Kementerian Sosial sebagai pemimpin program. Sampai akhir Juli 2025, ditargetkan sudah ada 100 sekolah beroperasi, tersebar di Pulau Jawa (48 sekolah), Sumatera (22), Sulawesi (15), Kepulauan Maluku (4), Papua (3), Bali (1), NTB (2), dan NTT (1).

Presiden Prabowo menargetkan total 200 Sekolah Rakyat dapat berdiri di seluruh Indonesia hingga akhir tahun 2025. (Antara)