DPD RI Siap Kawal Instruksi Presiden Berantas Jenderal di Balik Tambang Ilegal

Matamata.com - Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Sultan Bachtiar Najamudin menegaskan, pihaknya siap mendukung Presiden Prabowo Subianto dalam mengawasi praktik tambang ilegal, termasuk jika melibatkan jenderal TNI maupun Polri.

"Tentu kita melalui perangkat kita yang ada, kita punya fungsi pengawasan, kita punya fungsi legislasi, kita terus memantau dan mengawasi agar sesuai dengan pidato Presiden tadi, ya," ujar Sultan usai Sidang Tahunan MPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (15/8).

Sultan sejalan dengan arahan Presiden agar pengelolaan sumber daya alam (SDA) dilakukan sesuai aturan dan regulasi yang berlaku. Ia menegaskan, DPD RI akan mengawasi seluruh pihak yang terlibat dalam penambangan ilegal yang berpotensi merugikan negara.

"Bentuk pengawasan kita banyak, ya. Pengawasan kita bisa turun ke daerah, memastikan bahwa semua kerja-kerja bukan hanya kerja-kerja eksekutif, tapi kerja-kerja penyelenggara negara, termasuk di dalamnya institusi, kita awasi dengan baik agar sesuai dengan tugas dan fungsinya," jelasnya.

Menurut Sultan, pernyataan Presiden mengenai “orang-orang kuat” di balik tambang ilegal merupakan langkah positif. Ia menilai, isu tersebut memang menjadi perhatian Presiden sejak lama.

"Tentu itu sangat baik dan Presiden itu me-mention ini juga bukan pertama kali. Memang di kesempatan-kesempatan sebelumnya beliau juga sangat concern terhadap bagaimana upaya memastikan SDA kita dikelola dengan baik dan praktik-praktik yang memang tidak benar di periode beliau juga harus dijauhi," ungkap Sultan.

Dalam pidato kenegaraan di Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR-DPD RI 2025, Presiden Prabowo menyatakan akan menertibkan tambang ilegal yang melanggar aturan. Berdasarkan laporan aparat, terdapat 1.063 tambang ilegal di Indonesia dengan potensi kerugian negara mencapai Rp300 triliun.

"Saya minta dukungan seluruh MPR, saya minta dukungan seluruh partai politik untuk mendukung ini, demi rakyat Indonesia," kata Presiden.

Ia juga memberi peringatan keras kepada semua pihak yang terlibat, termasuk jenderal aktif, purnawirawan, maupun pihak berpengaruh lainnya.

"Saya beri peringatan, apakah ada orang-orang besar, orang-orang kuat, jenderal-jenderal dari mana pun. Apakah jenderal dari TNI, atau jenderal dari polisi, atau mantan jenderal, tidak ada alasan, kami akan bertindak atas nama rakyat," tegasnya.

Peringatan tersebut bahkan ditujukan kepada partai politik, termasuk Partai Gerindra yang dipimpinnya.

"Dan sebagai sesama pimpinan partai, saya ingatkan anggota-anggota semua partai, termasuk partai saya, Gerindra, cepat-cepat kalau ada terlibat, Anda jadi justice collaborator. Anda laporan saja karena walaupun kau Gerindra, tidak akan saya lindungi, saudara-saudara sekalian, kalau ada yang berani," tandas Prabowo. (Antara)