Matamata.com - Dua akademisi menilai mantan Presiden Soeharto layak diberikan gelar pahlawan nasional karena dinilai berjasa besar bagi pembangunan Indonesia.
“Kalau kami melihat dari sisi objektif, Bapak Soeharto memimpin selama puluhan tahun. Kita juga harus melihat apa yang sudah dibangun oleh beliau. Jadi, berhak juga beliau diberikan gelar tersebut,” kata dosen Ilmu Komunikasi Universitas Dwijendra (Undwi) Bali, Ni Made Adi Novayanti, saat dikonfirmasi di Jakarta, Kamis (6/11).
Novayanti menambahkan, meski terdapat pro dan kontra terhadap usulan pemberian gelar tersebut, masyarakat diharapkan tidak melupakan jasa Soeharto bagi bangsa. Ia juga mengingatkan media agar berhati-hati dalam memberitakan isu itu agar tidak memunculkan potensi konflik.
Senada, dosen Manajemen Universitas Udayana Bali I Gede Nandya Oktora menilai bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai jasa para pemimpinnya, termasuk Soeharto yang dikenal sebagai bapak pembangunan nasional.
“Yang jelas, kita tidak boleh melupakan sejarah dan jasa beliau,” ujar Nandya.
Sebelumnya, Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia menemui Presiden Prabowo Subianto untuk mengusulkan agar Soeharto dianugerahi gelar pahlawan nasional.
“Dengan penuh harapan, melalui mekanisme rapat DPP Partai Golkar, kami telah mengajukan Pak Harto sebagai pahlawan nasional,” ujar Bahlil di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (3/11).
Pada 5 November 2025, Ketua Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan (GTK) yang juga Menteri Kebudayaan Fadli Zon menyampaikan bahwa sebanyak 49 nama calon pahlawan nasional, termasuk Soeharto, telah diajukan kepada Presiden Prabowo. (Antara)
Berita Terkait
-
Mentan Amran Pastikan Pemulihan Sawah di Aceh Gunakan Skema Padat Karya
-
Indonesia Surplus 0,5 Juta Ton Jagung, Titiek Soeharto: Saatnya Kita Ekspor!
-
Khofifah: Museum Marsinah Jadi Ruang Edukasi Keberanian bagi Generasi Muda
-
Titiek Soeharto Imbau Publik Tak Berprasangka Buruk soal Dugaan Suap Izin Hutan di Sumatera
-
Titiek Soeharto: Pro-Kontra Gelar Pahlawan untuk Soeharto Hal Wajar di Negara Demokrasi
Terpopuler
-
Kejar Target 372 Unit Layanan Gizi di Kaltim, BGN Bakal Serap 18.600 Tenaga Kerja Lokal
-
Gerbang Rafah Segera Dibuka, PBB Berharap Bantuan Kargo Bisa Segera Masuk Gaza
-
Coret Pejabat Tinggi, Menteri Haji: Petugas Haji Daerah Maksimal Eselon IV Agar Fokus Melayani
-
Menkes Budi Gunadi Tinjau RSUD Maba, Pastikan Kesiapan Layanan Kesehatan di Halmahera Timur
-
Intelijen Sebut Tak Ada Ancaman, Mengapa Trump Tetap Siagakan Kapal Induk untuk Gempur Iran?
Terkini
-
Kejar Target 372 Unit Layanan Gizi di Kaltim, BGN Bakal Serap 18.600 Tenaga Kerja Lokal
-
Gerbang Rafah Segera Dibuka, PBB Berharap Bantuan Kargo Bisa Segera Masuk Gaza
-
Coret Pejabat Tinggi, Menteri Haji: Petugas Haji Daerah Maksimal Eselon IV Agar Fokus Melayani
-
Menkes Budi Gunadi Tinjau RSUD Maba, Pastikan Kesiapan Layanan Kesehatan di Halmahera Timur
-
Intelijen Sebut Tak Ada Ancaman, Mengapa Trump Tetap Siagakan Kapal Induk untuk Gempur Iran?