Gerindra Dukung Wacana Pemilihan Kepala Daerah oleh DPRD, Nilai Lebih Efisien dan Tekan Biaya Politik

Matamata.com - Partai Gerindra menyatakan dukungannya terhadap usulan pengembalian mekanisme pemilihan kepala daerah (Pilkada) tingkat gubernur, bupati, hingga wali kota kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

Sekretaris Jenderal DPP Partai Gerindra, Sugiono, menyatakan bahwa opsi pemilihan melalui DPRD patut dipertimbangkan untuk diterapkan kembali.

“Gerindra ada dalam posisi mendukung upaya ataupun rencana untuk melaksanakan pemilukada ini oleh DPRD di tingkat bupati, wali kota ataupun di tingkat gubernur,” ujar Sugiono dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Senin (29/12).

Menurut Sugiono, efisiensi menjadi alasan utama di balik dukungan tersebut. Hal ini mencakup efisiensi waktu penjaringan kandidat, mekanisme pelaksanaan, hingga anggaran dan biaya politik.

Ia memaparkan data lonjakan dana hibah APBD untuk pelaksanaan Pilkada. Pada tahun 2015, anggaran tercatat hampir Rp7 triliun, namun melonjak drastis menjadi lebih dari Rp37 triliun pada Pilkada 2024.

“Itu merupakan jumlah yang bisa digunakan untuk hal-hal lain yang sifatnya lebih produktif, upaya-upaya peningkatan kesejahteraan dan ekonomi rakyat. Saya kira ini adalah sesuatu yang perlu kita pertimbangkan,” jelas pria yang juga menjabat sebagai Menteri Luar Negeri tersebut.

Selain anggaran negara, Sugiono menyoroti tingginya ongkos politik yang harus ditanggung calon kepala daerah. Menurutnya, biaya kampanye yang mahal seringkali menjadi hambatan bagi sosok kompeten untuk maju memimpin.

“Ini yang juga kita harus evaluasi, kita harus cari bagaimana supaya orang-orang yang benar-benar memiliki kemampuan mengabdi kepada masyarakatnya, mengabdi kepada bangsa dan negara itu, bisa maju tanpa harus dihalang-halangi oleh angka dan biaya kampanye yang luar biasa,” tambahnya.

Sugiono menilai pemilihan oleh DPRD tidak akan menghilangkan esensi demokrasi. Ia berargumen bahwa anggota legislatif merupakan representasi pilihan rakyat dalam Pemilu. Selain itu, ia meyakini mekanisme ini dapat mengurangi potensi polarisasi di tengah masyarakat.

Terkait transparansi, ia menegaskan bahwa partai politik tetap harus mengikuti kehendak konstituen agar tetap eksis di daerah.

"Kalau misalnya partai politik itu ingin bertahan atau tetap hadir di daerah-daerah tersebut, tentu saja mereka harus mengikuti apa yang menjadi kehendak konstituennya,” katanya.

Gerindra mendorong agar rencana ini dikaji secara mendalam dengan melibatkan seluruh elemen guna menemukan mekanisme terbaik. Sugiono menekankan pentingnya akses bagi masyarakat untuk tetap mengawal aspirasi mereka di lembaga legislatif.

“Jangan sampai kemudian ini berkembang menjadi sesuatu yang sifatnya tertutup,” pungkasnya. (Antara)