Matamata.com - Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menekankan pentingnya ketersediaan hunian layak dan terjangkau yang berlokasi dekat dengan tempat kerja. Langkah ini dinilai strategis untuk menekan beban pengeluaran sekaligus meningkatkan kualitas hidup para pekerja.
Staf Khusus Menteri Ketenagakerjaan, Indra, menyatakan bahwa kepemilikan rumah merupakan salah satu parameter kesejahteraan utama bagi pekerja selain upah yang layak.
"Hunian bukan sekadar tempat tinggal, melainkan bagian integral dari kesejahteraan pekerja dan keluarganya. Memiliki rumah sendiri adalah cita-cita besar setiap pekerja," ujar Indra dalam keterangan resminya di Jakarta, Rabu (28/1/2026).
Indra mengungkapkan, saat ini banyak pekerja yang masih kesulitan mengakses hunian sesuai kemampuan finansial mereka, terutama di wilayah yang dekat dengan kawasan industri. Dampaknya, biaya hidup membengkak karena pengeluaran ekstra untuk tempat tinggal dan mobilitas.
"Banyak pekerja yang harus mengalokasikan sekitar 20 persen upahnya hanya untuk sewa atau kontrak rumah. Ini tantangan nyata yang harus dijawab dengan kebijakan tepat sasaran," tambahnya.
Selain masalah biaya sewa, jarak hunian yang jauh dari lokasi kerja turut memicu tingginya biaya transportasi dan terkurasnya waktu di perjalanan. Sebagai solusi, pemerintah mendorong pengembangan hunian bersubsidi, termasuk apartemen, langsung di dalam atau dekat kawasan industri.
Langkah konkret ini diwujudkan melalui Program 3 Juta Rumah yang menyasar Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), termasuk buruh.
“Pemerintah ingin memastikan pekerja memiliki akses hunian terjangkau dan dekat tempat kerja. Kami terus berdialog untuk mewujudkan penyediaan apartemen bersubsidi di kawasan-kawasan industri,” jelas Indra.
Untuk mendukung keterjangkauan tersebut, pemerintah juga telah menyiapkan skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP). Program ini menawarkan bunga rendah dan cicilan ringan agar beban finansial bulanan pekerja tetap terjaga. (Antara)
Tag
Berita Terkait
-
Mendagri Sebut Program 3 Juta Rumah Jadi Tolok Ukur Keberhasilan Kepala Daerah
-
Kemnaker Pastikan Aduan THR 2026 Langsung Ditindaklanjuti, Pengawas Diterjunkan ke Lapangan
-
Pemerintah Pastikan Peserta BPJS Ketenagakerjaan Tetap Bisa Terima Bansos
-
Menteri PKP Perpanjang Tenor KPR Jadi 30 Tahun, Cicilan Rumah Subsidi Makin Ringan
-
Menaker Tegaskan THR 2026 Wajib Dibayar Penuh, Posko Aduan Mulai Beroperasi
Terpopuler
-
BGN Perketat SOP Makan Bergizi Gratis, 760 Satuan Pelayanan Dihentikan Sementara
-
Khofifah Dorong Kepala Daerah di Jatim Segera Tindak Lanjut Temuan BPK
-
Presiden Prabowo dan Kaisar Naruhito Pererat Hubungan Bilateral Tanpa Bahas Politik
-
Mendagri Sebut Program 3 Juta Rumah Jadi Tolok Ukur Keberhasilan Kepala Daerah
-
KPK Segera Panggil Suami dan Anak Fadia Arafiq Terkait Kasus Korupsi di Pekalongan
Terkini
-
BGN Perketat SOP Makan Bergizi Gratis, 760 Satuan Pelayanan Dihentikan Sementara
-
Khofifah Dorong Kepala Daerah di Jatim Segera Tindak Lanjut Temuan BPK
-
Presiden Prabowo dan Kaisar Naruhito Pererat Hubungan Bilateral Tanpa Bahas Politik
-
Mendagri Sebut Program 3 Juta Rumah Jadi Tolok Ukur Keberhasilan Kepala Daerah
-
KPK Segera Panggil Suami dan Anak Fadia Arafiq Terkait Kasus Korupsi di Pekalongan