Kemenkes Percepat Sertifikasi Higiene 26 Ribu Dapur Gizi di Seluruh Indonesia

Matamata.com - Kementerian Kesehatan (Kemenkes) mempercepat penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) bagi lebih dari 26.000 dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di seluruh Indonesia. Langkah ini dilakukan guna menjamin standar keamanan pangan nasional dalam program pemenuhan gizi masyarakat.

Direktur Kesehatan Lingkungan Kemenkes, dr. Then Suyanti, mengungkapkan adanya lonjakan permohonan sertifikasi yang cukup signifikan dalam satu bulan terakhir.

"Akhir Maret lalu permohonan masih di bawah 10.000, namun per 24 April 2026 sudah ada 26.000 lebih dapur SPPG yang terdata," ujar dr. Then dalam agenda APPMBGI National Summit di Jakarta, Sabtu (25/4/2026).

Berdasarkan data Kemenkes, sebanyak 17.807 dapur telah mengajukan permohonan resmi. Dari jumlah tersebut, 14.646 sertifikat (81%) telah diterbitkan. Namun, masih terdapat sekitar 8.600 dapur yang terpantau belum mengajukan proses SLHS.

Terkait hal ini, Kemenkes mendesak yayasan dan mitra pengelola dapur untuk segera memproses sertifikasi. dr. Then juga menekankan pentingnya dukungan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk menginstruksikan kepala daerah agar Dinas Kesehatan di tiap wilayah memfasilitasi proses inspeksi.

Dalam pengawasan di lapangan, Kemenkes menemukan kendala utama belum terbitnya sertifikat di sejumlah wilayah adalah kurangnya kompetensi penjamah pangan. Banyak petugas dapur yang belum pernah mengikuti pelatihan resmi.

Sebagai solusi, Kemenkes menyediakan kuota pelatihan gratis melalui platform Massive Open Online Course (MOOC) di portal "Pelataran Sehat". Pelatihan daring selama 8 Jam Pelajaran (JPL) ini mencakup materi kebijakan keamanan pangan, pencegahan cemaran, hingga higiene perorangan.

"Pelatihan ini gratis dan dapat diakses 24 jam. Kami meminta kepala SPPG membantu para penjamah pangan untuk mengakses ini, karena sertifikat kompetensi mereka adalah syarat mutlak terbitnya SLHS," tegas dr. Then.

Selain pelatihan, Kemenkes mendorong penggunaan dana BOK Non-Fisik untuk Inspeksi Kesehatan Lingkungan (IKL). Daerah yang belum memiliki laboratorium kesehatan masyarakat juga diizinkan menggunakan sanitarian kit sebagai alat pengawasan kualitas pangan darurat. (Antara)