Matamata.com - Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi angkat bicara terkait penetapan status tersangka Wakil Wali Kota Bandung, Erwin, oleh Kejaksaan Negeri Kota Bandung.
“Kami ikuti semua prosedur hukum,” ujar Dedi saat ditemui di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis.
Dedi menegaskan bahwa setiap warga negara memiliki posisi yang setara di hadapan hukum, termasuk Erwin. Karena itu, kata dia, seluruh pihak harus menghormati dan menaati proses hukum yang sedang berlangsung.
Ketika disinggung mengenai kemungkinan pemecatan Erwin dari jabatannya, Dedi menilai hal tersebut berada di luar kewenangannya.
“Pemecatan bukan kewenangan gubernur. Itu nanti berproses di pengadilan, dan kemudian menunggu keputusan hukum tetap (inkrah, red.),” katanya.
Sebelumnya, Kejaksaan Negeri Bandung menetapkan Erwin sebagai tersangka dalam dugaan tindak pidana korupsi terkait penyalahgunaan kewenangan di lingkungan Pemerintah Kota Bandung tahun 2025.
Selain Erwin, anggota DPRD Kota Bandung Irfan Wibowo juga ikut ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus serupa.
Menurut Kejari Bandung, para tersangka diduga menggunakan kekuasaan untuk meminta paket pengadaan barang dan jasa serta paket pekerjaan tertentu yang diduga menguntungkan pihak-pihak yang memiliki keterkaitan dengan mereka. (Antara)
Berita Terkait
-
Pemprov Jabar Luncurkan Aplikasi Imah Aing, Ajukan Bantuan Rutilahu Kini Lebih Praktis
-
Polri Buru Bandar Narkoba 'Boy' dan Kurir Jaringan Koko Erwin, Ini Ciri-cirinya
-
Adopsi Model Danantara, Dedi Mulyadi Pangkas Puluhan BUMD Jabar Jadi Satu Holding
-
Pemkab Bogor Siapkan Skema Transisi untuk Buka Kembali Aktivitas Tambang Secara Terbatas
-
Dedi Mulyadi Beri Peringatan Keras: Proyek Asal-asalan di Jabar Tidak Akan Dilunasi!
Terpopuler
-
Cegah DBD! Warga Kalisari Jakarta Timur, Kompak di Pertemuan Jumantik
-
Soroti Anggota Polri Ikut Ormas, Ketua Komisi III DPR: Etis Enggak Pimpinan Deklarasi?
-
Golkar Desak Badan Gizi Nasional Jamin Transparansi Penunjukan Titik SPPG
-
KSP Tegaskan Komitmen Penyelamatan Aset Negara, Satgas PKH Amankan Rp371 Triliun
-
Sentil Asas Keadilan, Menteri HAM Usul Sipil Juga Bisa Duduki Jabatan Strategis di Polri
Terkini
-
Soroti Anggota Polri Ikut Ormas, Ketua Komisi III DPR: Etis Enggak Pimpinan Deklarasi?
-
Golkar Desak Badan Gizi Nasional Jamin Transparansi Penunjukan Titik SPPG
-
KSP Tegaskan Komitmen Penyelamatan Aset Negara, Satgas PKH Amankan Rp371 Triliun
-
Sentil Asas Keadilan, Menteri HAM Usul Sipil Juga Bisa Duduki Jabatan Strategis di Polri
-
Menkum Supratman Ingatkan ASN Tak Main-main dengan Layanan Publik Usai Rentetan Kasus Korupsi